Gubernur Lampung Perkuat Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok

Bandar Lampung, APPSI – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok menyusul kenaikan inflasi daerah pada Mei 2026. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).

Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemerintah saat ini fokus pada tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga bahan pokok. Menurutnya, perbaikan infrastruktur dan sektor pendidikan terus berjalan sehingga perhatian pemerintah kini diarahkan pada pengendalian harga di pasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month to month Provinsi Lampung pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pangan.

Gubernur Mirza juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak hanya terpaku pada angka statistik semata dalam melihat kondisi inflasi daerah. Ia menilai yang terpenting adalah kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.

“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana masyarakat merasakan harga,” ujarnya.

Kenaikan inflasi di Lampung dipicu sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng, beras, bawang, dan cabai yang mengalami peningkatan harga dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, gubernur meminta OPD terkait memastikan stok kebutuhan pokok tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, serta pemantauan harga dilakukan secara rutin di pasar tradisional.

Selain memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Pemprov Lampung juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino pada triwulan III tahun 2026. Fenomena cuaca tersebut dinilai dapat memengaruhi produksi pangan dan berdampak pada lonjakan harga di pasar.

Untuk menghadapi kondisi itu, pemerintah daerah meminta seluruh OPD menyusun strategi mitigasi yang cepat, terukur, dan mudah dijalankan. Pemprov juga memperkuat ketahanan pangan melalui gerakan menanam di masyarakat serta peningkatan pasokan dari daerah sentra produksi.

Adapun sejumlah langkah konkret yang disiapkan pemerintah dalam pengendalian inflasi di antaranya menggelar operasi pasar dan pasar murah, melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional, memperkuat koordinasi dengan daerah penghasil pangan, hingga memberikan bantuan transportasi distribusi melalui APBD. Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan dioptimalkan guna mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan stabilitas harga tetap terjaga serta daya beli masyarakat dapat dipertahankan sepanjang tahun 2026.