Sekilas Sejarah APPSI
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau dikenal dengan singkatan APPSI merupakan manifestasi historis dari bangkitnya kesadaran kolektif pedagang pasar rakyat dalam memperjuangkan keadilan ekonomi, kedaulatan perdagangan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi nasional yang berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Kehadiran APPSI tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik pasca reformasi, ketika liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan pasar modern mulai menghadirkan tantangan serius terhadap eksistensi pasar tradisional sebagai ruang hidup masyarakat kecil.
Pasar tradisional sejatinya bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan arena sirkulasi ekonomi rakyat yang menopang denyut kehidupan jutaan pelaku usaha mikro di Indonesia. Namun di tengah arus modernisasi yang kerap berorientasi pada kapitalisasi ekonomi, posisi pedagang pasar rakyat sering kali berada pada ruang marginalisasi kebijakan. Ketimpangan akses modal, lemahnya perlindungan hukum, persoalan revitalisasi yang tidak partisipatif, hingga ketidakadilan tata niaga menjadi realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya gerakan persatuan pedagang pasar secara nasional.
Berangkat dari kesadaran tersebut, para tokoh dan komunitas pedagang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan konsolidasi nasional yang kemudian melahirkan APPSI pada tanggal 30 April 2004. Momentum Musyawarah Nasional pertama di Jakarta menjadi titik artikulasi politik ekonomi rakyat, di mana pedagang pasar tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
APPSI dapat dipahami sebagai bentuk penguatan civil society dalam sektor ekonomi kerakyatan. Organisasi ini hadir sebagai instrumen sosial yang menjembatani relasi antara negara, pasar, dan masyarakat akar rumput. Keberadaan APPSI memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keseimbangan distribusi ekonomi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan ekosistem usaha mikro dan perdagangan tradisional di tengah kompetisi ekonomi global.
APPSI tumbuh menjadi organisasi nasional yang memiliki jaringan kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah. APPSI tidak hanya menjalankan fungsi advokasi dan perlindungan pedagang, tetapi juga mengambil peran transformasional dalam mendorong modernisasi pasar rakyat berbasis digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang, penguatan koperasi, serta kolaborasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah.
Pasar tradisional dipandang bukan sekadar simbol ekonomi masa lalu, melainkan instrumen penting dalam menjaga stabilitas distribusi pangan, penguatan UMKM, pengendalian inflasi daerah, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Oleh sebab itu, perjuangan APPSI merupakan perjuangan ideologis untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
APPSI hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi pedagang pasar, melainkan sebagai representasi gerakan ekonomi rakyat yang memperjuangkan keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil, menjaga keberlanjutan pasar rakyat, serta mengawal terwujudnya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial, berdaulat, dan inklusif.
APPSI Provinsi Lampung
Di Provinsi Lampung, pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APPSI menjadi bagian dari upaya konsolidasi gerakan ekonomi kerakyatan di tingkat daerah. Kehadiran DPW APPSI Lampung lahir dari kesadaran kolektif para pedagang pasar terhadap pentingnya organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan pedagang secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan daerah serta perubahan pola perdagangan modern.
Pembentukan APPSI di Lampung juga dilandasi oleh realitas bahwa pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian daerah, khususnya dalam sektor distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja masyarakat kecil. Oleh karena itu, DPW APPSI Lampung hadir tidak hanya sebagai wadah organisasi pedagang, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong revitalisasi pasar, peningkatan kesejahteraan pedagang, penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
