Beranda » Opini » Dana Perbankan Harus Menyentuh Pedagang Pasar Tradisional

Dana Perbankan Harus Menyentuh Pedagang Pasar Tradisional

Untuk menghindari kegagalan kebijakan, ada beberapa langkah mendesak yang perlu ditempuh pemerintah pusat dan daerah, seperti Penyaluran KUR yang merata. Bank penerima dana pemerintah harus memastikan bahwa pedagang pasar menjadi penerima manfaat utama KUR, dengan bunga rendah dan prosedur yang sederhana.

Begitu juga Subsidi Distribusi Pangan, Pemerintah daerah perlu menekan biaya distribusi barang pokok. Tanpa subsidi, harga barang di pasar tradisional sulit stabil. Pedagang tertekan modal, dan konsumen tertekan harga.

Data Kementerian Perdagangan tahun 2022 mencatat, 40 persen pasar tradisional di Lampung masih dalam kondisi kurang layak, terutama terkait sanitasi dan fasilitas pendukung. Tanpa revitalisasi pasar akan terus kalah bersaing dengan ritel modern.

Ini yang menyebabkan organisasi yang berkaitan dengan pedagang pasar seperti APPSI dan organisasi serupa harus diberi ruang lebih besar sebagai mitra pemerintah dalam mendistribusikan program bantuan dan akses permodalan.

Penting untuk disadari, bahwa pasar tradisional bukan sekadar ruang transaksi ekonomi. Pasar tradisional adalah simpul sosial dan budaya masyarakat. Di sana interaksi sosial tumbuh, solidaritas terbangun, dan tradisi diwariskan. Pasar tradisional adalah ruang publik rakyat kecil.

Jika pasar rakyat melemah, yang hilang bukan hanya lapak dagangan, tetapi juga hilangnya ruang kebudayaan yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Dengan menyelamatkan pasar tradisional berarti kita semua menjaga identitas ekonomi sekaligus budaya bangsa.

Kebijakan pengucuran dana ke perbankan memang langkah besar. Namun, langkah besar itu akan menjadi sia-sia jika tidak disertai keberpihakan nyata kepada pedagang kecil. APPSI Lampung sudah memberi peringatan, jangan biarkan dana hanya berhenti di meja bank.

Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai ke tangan pedagang pasar. Tanpa itu, pasar tradisional akan mati perlahan, dan ekonomi rakyat Lampung akan kehilangan napasnya.

Dan ketika pasar rakyat ini mati, kita bukan hanya kehilangan ruang dagang, tetapi juga kehilangan denyut ekonomi sejati bangsa ini.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Berita Lainnya

  • Kolaborasi Memalak Yang Estetik di Shopping Center Metro, Menjadi Bukti Adanya Negara Dalam Negara

    Kolaborasi Memalak Yang Estetik di Shopping Center Metro, Menjadi Bukti Adanya Negara Dalam Negara

    • Sabtu, 2 Mei 2026

    Konsep kompensasi atas “perjuangan pedagang lama” sejak 2016 adalah argumen yang sangat lemah dalam ekosistem bisnis modern. Dalam hal bisnis, Pedagang lama bertahan adalah bentuk investasi pribadi untuk usaha mereka sendiri. Membebankan biaya “masa lalu” kepada pedagang baru justru menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang mencekik pertumbuhan ekonomi pasar itu sendiri. Alih-alih meramaikan pasar, […]

    Selengkapnya »
  • Walikota Bandar Lampung Terima Audiensi DPD APPSI Kota Bandar Lampung

    Walikota Bandar Lampung Terima Audiensi DPD APPSI Kota Bandar Lampung

    • Selasa, 5 Mei 2026

    Bandar Lampung, APPSI – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kota Bandar Lampung terkait kepengurusan DPD APPSI Kota Bandar Lampung. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha pasar tradisional. Dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan […]

    Selengkapnya »
  • Ketua Umum DPP APPSI Ungkap Peran Besar Sektor Pertanian Dalam Ekonomi Karbon

    Ketua Umum DPP APPSI Ungkap Peran Besar Sektor Pertanian Dalam Ekonomi Karbon

    • Sabtu, 18 April 2026

    JAKARTA, APPSI – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian rendah emisi dan berkelanjutan. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengatakan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam implementasi NEK karena tidak hanya menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK) tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui […]

    Selengkapnya »
  • Gubernur Lampung Perkuat Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok

    Gubernur Lampung Perkuat Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok

    • Kamis, 7 Mei 2026

    Bandar Lampung, APPSI – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok menyusul kenaikan inflasi daerah pada Mei 2026. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, […]

    Selengkapnya »