Ketua DPW APPSI Provinsi Lampung: Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

Energi dan Reformasi BUMN

Pada 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo meresmikan 14 proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas total sekitar 5,3 gigawatt. Pemerintah menempatkan proyek tersebut sebagai bagian dari upaya memperbesar penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Di sektor perusahaan negara, pemerintah melalui Danantara juga mendorong konsolidasi dan efisiensi BUMN. Pemerintah menyebut restrukturisasi tersebut menghasilkan penghematan yang signifikan, meski efektivitas jangka panjangnya masih perlu diuji melalui kinerja perusahaan, kualitas investasi, dan manfaatnya bagi perekonomian.

Dengan demikian, sejumlah capaian pemerintahan Prabowo memang memiliki basis data yang dapat diverifikasi. Namun, hubungan langsung antara seluruh capaian tersebut dengan kebijakan Presiden tidak selalu dapat disimpulkan secara sederhana. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, juga dipengaruhi konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, kondisi global, investasi swasta, kebijakan bank sentral, dan berbagai faktor lain.

Pedagang Pasar Ikut Kawal Program Pemerintah

Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota APPSI di 15 kabupaten/kota untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya program yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan ekonomi rakyat dan pasar tradisional.

Dukungan terhadap pemerintah tidak berarti organisasi pedagang harus kehilangan fungsi kritisnya. APPSI, tetap perlu menjadi mitra yang menyampaikan persoalan pedagang kepada pemerintah sekaligus mengawal agar kebijakan nasional benar-benar sampai ke masyarakat.

Pasar tradisional adalah urat nadi ekonomi rakyat. Melalui wadah ini APPSI hadir untuk memastikan pedagang pasar di Lampung tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pelaku usaha yang modern, mandiri, dan sejahtera.

Sikap tersebut sejalan dengan posisi APPSI Lampung yang sebelumnya menegaskan organisasi sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar tradisional.

Bagi APPSI Lampung, dukungan terhadap program pemerintah juga harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi pedagang. Program ketahanan pangan, misalnya, memiliki hubungan langsung dengan pedagang pasar karena menyangkut produksi, distribusi, harga dan daya beli masyarakat.

Begitu pula dengan MBG. Jika rantai pasok bahan pangan program tersebut melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM dan pedagang lokal secara transparan, program itu berpotensi menjadi pasar baru bagi ekonomi daerah. Sebaliknya, jika rantai pengadaan terlalu terkonsentrasi, manfaat ekonominya bagi pelaku usaha kecil dapat menjadi terbatas.