Ketua DPW APPSI Provinsi Lampung: Kawal Program Presiden Prabowo Subianto
Swasembada Pangan Menjadi Agenda Utama
Badan Pangan Nasional mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan 2024. Pemerintah menyatakan capaian tersebut menjadi dasar bagi penguatan cadangan pangan nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap impor.
Bapanas juga menyebut Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang 2025 untuk kebutuhan konsumsi tertentu. Pemerintah kemudian mendorong agar capaian tersebut tidak bersifat sementara, melainkan menjadi kondisi yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Meski demikian, istilah “swasembada pangan” tetap membutuhkan kehati-hatian dalam pemberitaan. Ketersediaan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi beras, tetapi juga produksi komoditas lain, distribusi, harga, cadangan, impor, serta kemampuan masyarakat membeli pangan.
MBG: Skala Besar, Manfaat dan Kritik Berjalan Bersamaan
Pada awal 2026, pemerintah menyatakan penerima MBG telah mencapai sekitar 60 juta orang, dengan target mencapai sekitar 82 juta penerima pada akhir tahun. Pemerintah juga menyebut ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi.
Presiden Prabowo melihat MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah memperkirakan ketika program mencapai skala penuh, kebutuhan sekitar 30.000 dapur dapat menciptakan jutaan lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung.
Di sisi lain, kritik terhadap MBG tidak dapat diabaikan. Sejumlah pengamat mempertanyakan kapasitas pengawasan, efektivitas belanja, distribusi manfaat ekonomi, dan risiko fiskal dari program berskala sangat besar.
Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 juga memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat dalam APBN 2028. Putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan MBG bukan sekadar perdebatan politik, tetapi telah menjadi persoalan konstitusional dan tata kelola anggaran negara.
Karena itu, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, efektivitas anggaran, dan dampaknya terhadap anak serta perekonomian lokal.
Lanjutkan sampai tuntas program pak Prabowo….jangan berhenti ditengah.. rakyat sudah muak dengan program yg mangkrak….
26 Agustus 2026 2:38 am