Ketua DPW APPSI Provinsi Lampung: Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

“Win through your actions, never through argument, dalam politik, kalimat itu menemukan relevansinya ketika perdebatan tentang keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan akhirnya harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih sulit dibantah.”

Rene Semuluyan, Ketua DPW APPSI Provinsi Lampung

Ketika perdebatan tentang keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan akhirnya harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih sulit dibantah: angka pertumbuhan ekonomi, investasi, kemiskinan, produksi pangan, hingga manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Di tengah perdebatan itulah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase penting—ketika janji politik mulai ditagih untuk dibuktikan melalui hasil.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap di atas 5 persen, realisasi investasi yang mencapai rekor, penurunan tingkat kemiskinan, serta ekspansi program Makan Bergizi Gratis menjadi sejumlah indikator yang dikedepankan pemerintah. Namun, di balik angka-angka tersebut terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah pertumbuhan dan program berskala besar itu benar-benar mengubah kehidupan masyarakat, termasuk pedagang pasar tradisional di daerah seperti Lampung?

Pertanyaan itu pula yang mendorong saya selaku Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Lampung menyerukan dukungan terhadap agenda pemerintahan Prabowo, sembari menempatkan pedagang sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mengawasi dan menilai hasil kebijakan tersebut.

Di tengah tekanan ekonomi global dan perdebatan mengenai efektivitas sejumlah kebijakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua dengan sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, investasi menembus rekor baru, angka kemiskinan menurun, sementara pemerintah mengklaim kemajuan dalam swasembada pangan dan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menutup sejumlah persoalan. Program MBG, misalnya, masih menghadapi sorotan mengenai tata kelola, pembiayaan, pengawasan, serta pemisahan anggarannya dari belanja pendidikan. Karena itu, capaian pemerintah dan kritik terhadap pelaksanaannya perlu dibaca secara bersamaan.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Dengan demikian, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS juga mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum tumbuh 11,83 persen, sementara konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 18,62 persen.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang kerap digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan I 2026, ekonomi bahkan tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Dari sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dan menyerap 2,71 juta tenaga kerja. Pemerintah menjadikan capaian tersebut sebagai salah satu bukti bahwa kebijakan investasi dan hilirisasi mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi.

Indikator sosial juga menunjukkan perkembangan. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 dan 0,40 poin dibandingkan Maret 2025.